Sumber: http://ksp.go.id/audiensi-asosiasi-pengusaha-air-minum-dalam-kemasan/

JAKARTA– Sejumlah perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Air Minum dalam Kemasan menyampaikan aspirasi kepada Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki pada hari Rabu (7-6-2017). Rombongan yang datang terdiri dari perwakilan beberapa daerah antara lain dari Sukabumi (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah) dan Pontianak (Kalimantan Barat) bersama para pengurus pusat Asosiasi Pengusaha Air Minum dalam Kemasan (AMDK). Mereka bermaksud menyampaikan sejumlah gagasan terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) sumber daya air.

Juru bicara yang mewakili AMDK, Evan, menyampaikan sejumlah aspirasi terkait perkembangan industri air minum dalam kemasan yang saat ini telah menjadi kebutuhan penting masyarakat di berbagai lapisan.

​“Bahkan di daerah seperti Pontianak, air minum dalam kemasan merupakan salah satu kebutuhan utama karena sebelum ada produk itu, masyarakat harus mengolah air curah hujan untuk diminum,” tutur perwakilan dari Pontianak.
Jadi jika awalnya, air dalam kemasan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kalangan masyarakat kelas menengah dan atas, maka kini kebutuhan akan air kemasan telah menjadi kebutuhan hampir seluruh lapisan masyarakat.

Masalah yang kerap muncul adalah adanya persepsi bahwa industri air dalam kemasan memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari sumber daya alam yang seharusnya dikuasai oleh negara ditujukan untuk hajat hidup orang banyak.
​
“Padahal dalam kenyataannya, industri air dalam kemasan hanya memakai sangat kecil dari total triliunan kebutuhan air masyarakat. Peraturan untuk ijin usaha industrinya pun sangat ketat sehingga tidak akan melanggar apa yang diamanatkan dalam pasal 33 UUD 45,” jelas Evan.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh para pelaku usaha air minum dalam kemasan, Teten menyampaikan bahwa pemerintah pada prinsipnya berupaya untuk menciptakan iklim usaha yang baik di semua bidang.  “Kami sekarang concern dengan perubahan-perubahan regulasi untuk memperbaiki iklim usaha secara keseluruhan. Jadi silakan teman-teman menyampaikan masukan terkait draft RUU Sumber Daya Air agar bisa menjadi RUU yang baik,” ujar Teten.

Sumber: http://www.pom.go.id/

Sehubungan dengan pemberitaan di berbagai media sosial mengenai kandungan fluor dalam produk air mineral, Badan POM memandang perlu memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Fluor merupakan salah satu zat gizi yang kebutuhannya untuk setiap orang perhari diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan bagi Bangsa Indonesia.  
2. Kandungan fluor dalam Air Mineral diatur dalam dalam SNI 01-3553-2006 tentang Air Minum dalam Kemasan, yang penerapannya bersifat wajib melalui Peraturan  Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 96/M-IND/PER/12/2011. Selain itu kandungan fluor juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
3. Badan POM melakukan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan gizi produk pangan sebelum diedarkan di wilayah Indonesia (pre-market evaluation).
4. Badan POM secara rutin melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di wilayah Indonesia (post-market control).
5. Kepada masyarakat dihimbau agar teliti dalam membaca label. Jadilah konsumen cerdas yang tidak mudah terpengaruh oleh isu yang beredar di media sosial. Jika ragu-ragu atau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, hubungi Contact Center HALO BPOM 500533 atau sms ke 081.21.9999.533 atau email: [email protected]

Demikian penjelasan ini disampaikan untuk dapat dimanfaatkan.
Jakarta, Oktober 2015